Polresta Tangerang memperketat pengamanan Bank Mandiri untuk mengantisipasi sweeping terkait pemblokiran rekening Supriyono alias Mas Botok.

Aktual Tangerang – Polresta Tangerang memperketat pengamanan sejumlah gerai Bank Mandiri di wilayah hukumnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi aksi sweeping terkait pemblokiran rekening Supriyono alias Mas Botok.

Supriyono merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Rekeningnya diketahui memiliki saldo sekitar Rp80,9 juta. Dana itu berasal dari uang pribadi serta donasi masyarakat.

Rencananya, dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan aksi pada Kamis (27/8/2026).

Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Leksono mengatakan pengamanan ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Menurutnya, polisi terus memantau perkembangan situasi terkait pemblokiran rekening tersebut.

“Kami juga dari pihak Polres melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi,” kata Tri, Selasa (25/8/2026).

Polisi juga meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank di wilayah hukum Polresta Tangerang.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelayanan perbankan tetap berjalan aman dan lancar.

Patroli Berkala di Gerai Bank Mandiri

Tri mengatakan pengamanan dilakukan melalui patroli berkala di sejumlah gerai Bank Mandiri. Patroli tersebut melibatkan jajaran Polsek di wilayah yang memiliki gerai Bank Mandiri.

Personel Satuan Samapta Polresta Tangerang turut dikerahkan untuk mendukung pengamanan.

Menurut Tri, patroli merupakan bagian dari pemantauan lokasi keramaian dan objek vital. Perbankan termasuk salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.

“Patroli Barcode itu kan setiap itu ada di setiap titik tempat-tempat keramaian,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, patroli tersebut juga menyasar perbankan dan pusat perbelanjaan. Setiap personel melakukan pemindaian barcode sebagai bukti pelaksanaan patroli.

“Setiap anggota kan pasti scan barcode untuk diketahui kalau dia itu sudah melakukan patroli,” katanya.

Tri meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan. Menurutnya, keberatan terhadap pemblokiran rekening sebaiknya disampaikan melalui jalur hukum.

Masyarakat juga diminta menjaga kepentingan dan kenyamanan publik selama menyampaikan keberatan.

“Setiap permasalahan atau keberatan terkait kebijakan pemblokiran rekening hendaknya disampaikan melalui mekanisme dan saluran hukum yang berlaku,” paparnya. (*)