DPRD Tangsel menyoroti SILPA APBD 2025 sebesar Rp478,59 miliar. Demokrat, Gerindra, dan PKB meminta Pemkot mengevaluasi perencanaan dan penyerapan anggaran.

Aktual Tangerang – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar menjadi sorotan DPRD Kota Tangerang Selatan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Tangsel terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, dan PKB sama-sama mempertanyakan besarnya sisa anggaran tersebut.

Ketiga fraksi menilai tingginya SILPA dapat mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, mengatakan SILPA yang mendekati setengah triliun rupiah perlu mendapat perhatian serius.

“Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang cukup besar, yakni Rp478,59 miliar,” ujar Rizki, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, besarnya SILPA menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan program dan tingkat penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.

“Apakah ini murni hasil efisiensi belanja atau justru menunjukkan perencanaan yang kurang tepat dan lambatnya pelaksanaan program?” katanya.

Rizki juga menyoroti sejumlah pos anggaran yang belum terserap secara maksimal.

Realisasi Belanja Modal tercatat sebesar 93,26 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga hanya mencapai 73,55 persen.

“Kami meminta rincian OPD yang menjadi penyumbang SILPA terbesar. Uang rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, menilai realisasi belanja daerah sebesar 93,32 persen menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Namun, menurutnya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

“Masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, terutama pada program pembangunan dan investasi daerah,” ujar Zulfa.

Ia juga menyoroti perubahan kondisi APBD 2025. Awalnya, APBD diproyeksikan mengalami defisit Rp110,29 miliar. Namun pada akhir tahun, APBD justru mencatat surplus Rp368,29 miliar.

“Surplus yang terlalu besar juga dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan,” katanya.

Gerindra mendorong Pemkot Tangsel memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa perlu dipercepat.

Pengawasan dan evaluasi program juga harus diperkuat agar manfaat anggaran lebih dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKB menilai tingginya SILPA menunjukkan masih adanya program pembangunan yang belum terealisasi secara optimal.

Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah, menjelaskan SILPA 2025 berasal dari surplus anggaran Rp368,29 miliar.

Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110,29 miliar.

“Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp478,59 miliar,” ujarnya.

Menurut Muthmainnah, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi program pembangunan.

“Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam menghimpun pendapatan. Namun pelaksanaan program pembangunan belum berjalan optimal,” katanya.

Ia menegaskan setiap anggaran yang tidak terserap merupakan peluang pembangunan yang tertunda.

Peluang tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik.

“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor penyebab tingginya SILPA, termasuk perangkat daerah dan program yang menjadi penyumbang terbesar,” tegasnya.

Melalui pandangan umum ketiga fraksi tersebut, DPRD Tangsel berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi diperlukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Dengan demikian, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)