Pemkot Tangsel masih kekurangan guru SD dan SMP. Pilar Saga Ichsan meminta pemerintah pusat melonggarkan regulasi rekrutmen tenaga pendidik.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri.

Kekurangan tersebut terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan meminta pemerintah pusat memberi kelonggaran regulasi rekrutmen guru.

Menurutnya, kebutuhan tenaga pengajar terus meningkat seiring bertambahnya jumlah siswa.

Pembangunan sekolah baru juga menambah kebutuhan guru di daerah. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam perekrutan pegawai.

Seluruh kebijakan rekrutmen aparatur masih ditentukan pemerintah pusat.

“Regulasinya di pusat semua karena perekrutan pegawai daerah dikendalikan pemerintah pusat,” kata Pilar di SDN Babakan, Kamis (4/6/2026).

Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak berencana mengurangi jumlah guru. Sebaliknya, kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah setiap tahun.

“Guru di sekolah justru masih kurang. Kami membutuhkan tambahan guru,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan sementara, Pemkot Tangsel memanfaatkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Saat ini, sekitar 400 guru PJLP bertugas di berbagai sekolah negeri.

Menurut Pilar, skema tersebut menjadi solusi sementara bagi tenaga pendidik.

“Kami memiliki guru PJLP. Mereka yang belum masuk PPPK dapat bekerja melalui skema itu,” jelasnya.

Meski demikian, jumlah guru yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan. Kondisi itu diperparah oleh banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.

Kekurangan personel juga terjadi pada posisi pengawas sekolah. Pilar mengungkapkan pengawas SD di Tangsel kini hanya tersisa satu orang. Padahal, jumlah sekolah dasar di wilayah tersebut mencapai ratusan unit.

“Pengawas SD se-Tangsel saat ini tinggal satu orang, sementara jumlah sekolah sangat banyak,” ungkapnya.

Pemkot Tangsel terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan. Koordinasi dilakukan untuk mencari solusi atas kebutuhan guru dan pengawas sekolah.

Pilar berharap kebijakan rekrutmen dapat segera diperluas bagi daerah.

“Nah ini masih berproses. Mudah-mudahan segera ada solusi,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan pengawas sekolah menjadi persoalan yang mendesak. Sebab, pengawas harus berasal dari guru penggerak yang memenuhi syarat tertentu.

Mereka juga wajib memiliki sertifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Pilar menegaskan Tangsel siap memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Ia berharap pemerintah pusat segera membuka ruang rekrutmen yang lebih fleksibel.

“Tangsel siap. Yang penting regulasinya dibuka sehingga kebutuhan guru bisa terpenuhi,” pungkasnya. (*)