Badan Gizi Nasional menggelar bimtek penjamah makanan MBG untuk mempercepat sertifikasi SLHS dapur SPPG di delapan wilayah Indonesia.

Aktual Tangerang – Pemerintah menggelar Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), 7-8 Maret 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Bimtek digelar serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG). Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember.

Setiap lokasi diikuti sekitar 500 peserta setiap hari. Peserta berasal dari unsur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka terdiri dari kepala SPPG, mitra yayasan, pengawas gizi, asisten lapangan, dan juru masak.

Kegiatan bertujuan meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan.

Selain itu, kegiatan mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG.

Acara dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.

Sony menegaskan makanan bergizi merupakan hak seluruh anak Indonesia. “Kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak,” kata Sony.

Ia menyebut bimtek ini penting untuk meningkatkan pengetahuan penjamah makanan.

“Kegiatan ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional,” ujarnya.

Sony menjelaskan Program MBG berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat luas.

Saat ini lebih dari 25 ribu SPPG telah berdiri di berbagai daerah. Sebagian besar SPPG diinisiasi oleh mitra atau yayasan masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapur SPPG menjadi sangat penting.

Di Tangerang, kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel Serpong pada 7-8 Maret 2026. Ratusan peserta mengikuti kegiatan dari perwakilan SPPG, relawan, serta mitra yayasan. Mereka mengikuti pelatihan sekaligus proses sertifikasi dapur SPPG.

Sony mengatakan pelatihan penjamah makanan kembali digelar setelah sempat terhenti. “Pelatihan ini menjadi syarat memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” jelas Sony.

Menurutnya, sertifikat memastikan dapur produksi memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. “Kegiatan MBG harus dilakukan di tempat dengan sarana prasarana yang terjamin higienitasnya,” katanya.

Sony menegaskan SPPG wajib mengurus SLHS maksimal 30 hari setelah dinyatakan operasional.

“Jika dalam 30 hari belum mendaftar, operasional SPPG akan kami suspend,” tegasnya.

Hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) telah memeriksa 25.061 SPPG di seluruh Indonesia. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan di lapangan. Beberapa dapur ditemukan tidak memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan.

“Sebagian mendapat surat peringatan, bahkan ada yang langsung dihentikan operasionalnya,” ujarnya.

Sony mencontohkan temuan dapur dengan sarana produksi tidak layak. “Kami mengecek sirkulasi udara, suhu ruangan, hingga instalasi pengolahan limbah,” jelasnya.

Ia menyebut ada dapur yang hanya menggunakan septic tank sebagai sistem limbah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak memenuhi standar sanitasi dapur produksi makanan.

Bimtek juga bertujuan meningkatkan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis SLHS. Peserta difasilitasi pendampingan pendaftaran sertifikat melalui sistem OSS.

Sony menegaskan pelatihan fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji. Materi mencakup higiene perorangan, sanitasi bangunan, serta standar mutu makanan.

“Kami ingin program MBG berdampak positif bagi generasi masa depan,” kata Sony.

Ia juga meminta setiap SPPG memiliki tiga akun media sosial resmi. Media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat.

SPPG diminta menginformasikan menu harian beserta kandungan gizi dan harga makanan. “Publik dapat memantau kesesuaian menu dengan biaya produksi,” ujarnya.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat diminta melapor melalui media sosial atau hotline. Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan telepon dan WhatsApp resmi.

Sementara itu, Deputi Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, turut membuka kegiatan di Cirebon.

Suardi menekankan kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan pangan. “Kualitas juga dipengaruhi proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan,” katanya.

Ia menegaskan standar keamanan pangan harus diterapkan di seluruh operasional dapur SPPG. Menurutnya, percepatan sertifikasi SLHS menjadi prioritas pemerintah.

“Sertifikat ini memastikan makanan yang disediakan aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” tandas Suardi. ***