Sebanyak 72 ribu peserta BPJS PBI di Kota Tangerang terancam nonaktif. DPRD mendesak Pemkot segera alihkan pembiayaan ke APBD.

Aktual Tangerang – Isu krusial pelayanan kesehatan kembali mencuat di Kota Tangerang, Banten. Sebanyak 72.893 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) terancam dinonaktifkan secara massal.

Peserta PBI tersebut sebelumnya dibiayai pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ini mendorong DPRD Kota Tangerang mendesak Dinas Kesehatan mengambil langkah cepat.

DPRD meminta Pemkot Tangerang segera mengalihkan pembiayaan peserta PBI ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menunggu kebijakan pusat.

“Pemkot harus segera bertindak agar hak kesehatan warga tetap terjamin,” kata Teja Kusuma, Sabtu (7/2/2026).

Ia meminta proses pengalihan pembiayaan dilakukan sederhana tanpa membebani warga secara administratif. Menurutnya, jaminan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Teja menilai persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut keselamatan warga. DPRD menerima banyak aduan sejak penonaktifan massal peserta PBI akibat pembaruan data nasional.

Aduan datang dari berbagai wilayah di Kota Tangerang. Mayoritas warga baru mengetahui kepesertaan nonaktif saat hendak berobat.

“Ada warga menunda pengobatan, bahkan pulang tanpa layanan medis,” ujar Teja.

Ia menegaskan anggaran daerah wajib berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Keterlambatan keputusan, kata dia, berpotensi menimbulkan penderitaan warga.

“Jika ada warga meninggal karena akses kesehatan terhambat, itu kelalaian kebijakan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, memastikan kemampuan anggaran daerah mencukupi. Pemkot disebut siap mengalihkan pembiayaan PBI dari APBN ke APBD.

“Tahun ini anggaran disiapkan untuk Januari hingga Oktober 2026,” kata Andri.

Pemkot menyiapkan pembiayaan hingga 437 ribu peserta BPJS melalui APBD.

Dari sekitar 74 ribu peserta PBI APBN, lebih dari 72 ribu berpotensi terdampak penonaktifan. Namun Andri memastikan layanan kesehatan masyarakat tidak akan terganggu.

“Pemkot bisa segera mendaftarkan mereka sebagai PBI APBD,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, Dini Anggraeni, memaparkan data kepesertaan JKN.;Sepanjang 2025, sebanyak 395.187 warga ditanggung iuran BPJS melalui APBD.

“Dari 1.982.904 peserta JKN, 395.187 masuk PBI APBD,” kata Dini. ***